MELALUI PIK BKN CIPTAKAN ANALIS KEPEGAWAIAN

Kepala BKN Bima Haria Wibisana Beserta Deputi, Sesma, dan Kapus Pengembangan ASN foto bersama para alumni mahasiswa PIK, dalam Acara Pelepasan. (Foto: Kiswanto)

Jakarta-Humas BKN, Kompetensi merupakan salah satu kata kunci penting mewujudkan Sistem Merit sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk itu, melalui Pendidikan Ilmu Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (PIK BKN), BKN menciptakan para analis kepegawaian yang mumpuni dan menjadi garda terdepan implementasi Manajemen ASN secara konsisten. Arahan ini disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat Pelepasan Tugas Belajar Angkatan IV BKN di Aula BKN Pusat Jakarta, Jumat (12/6). Acara ini dihadiri oleh Kapus Pengembangan ASN Pepen Julia Efendi, para alumni dan mahasiswa PIK, kepala BKD, serta undangan lainnya.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa alumni PIK BKN perlu terus menjalin network (jejaring) dengan BKN serta segenap mahasiswa PIK. Hal ini agar ilmu kepegawaian yang didapat bisa diterapkan dengan baik serta dapat dikembangkan. “Di samping itu, para alumni PIK hendaknya diangkat dan ditempatkan sebagai analis kepegawaian agar ilmu dan wawasannya dapat diaplikasikan secara optimal,”terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Pepen Julia Efendi menjelaskan bahwa PIK yang dikelola BKN bekerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) ini sudah berjalan dengan baik dan mencapai delapan angkatan, dimana empat angkatan PIK sudah lulus. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik dari semua stakeholders (pemangku kepentingan) kepegawaian, termasuk dari kerja keras dari para mahasiswa dan alumni PIK BKN.

Acara pelepasan tersebut juga diwarnai dengan apresiasi terhadap tiga alumni PIK BKN yang berhasil meraih capaian prestasi yang memuaskan. Peraih IPK tertinggi yakni Aulia Rahman yang berasal dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 3,85 yang juga menjadi peraih IPK Tertinggi pada wisuda yang diadakan UT pada Maret 2015 lalu. Prestasi berikutnya diraih oleh Erwin (Kemenkeu) dengan nilai 3,57 dan peringkat ketiga oleh Asep Sujito (Provinsi Kalimantan Selatan) dengan nilai 3,55. (Deasy-Aman)

PEMERINTAH DI MINTA SEGERA TERBITKAN PP PELAKSANA UU ASN

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah pusat agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Gorontalo Winarni Monoarfa  saat menghadiri Rakornas Kepegawaian yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (10/6).

Selain itu dia minta agar kedepan peran KASN diperkuat, khususnya dalam pengisian Jabatan Tinggi Madya (eselon 1). “Pejabat daerah harus diberi ruang untuk berkiprah di tingkat nasional, sehingga akan mewarnai kebijakan pemerintah pusat,” pinta Winarni yang mendapat aplaus dari peserta Rakornas.

Melalui Rakornas Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini diharapkan terjadinya penyamaan persepsi tentang manajemen, pengendalian dan pengawasan ASN. Diharapkan ke depan layanan kepegawaian semakin meningkat serta pembenaan data base dan kualifikasi pegawai. (swd/HUMAS MENPANRB)